Rakor Daftar Pemilih Berkelanjutan KPU Provinsi Papua bersama 18 KPU Kab/Kota
KPU Provinsi Papua mengadakan Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) bersama 18 Kabupaten/Kota yang tidak menyelenggarakan Pemilihan Serentak Tahun 2020, selasa (30/06/2020).
Agenda Rapat Koordinasi ini adalah, evaluasi pelaksanaan daftar pemilih berkelanjutan Triwulan II dan persiapan Pleno Triwulan II tingkat provinsi. Rapat dipimpin ketua KPU Provinsi Papua, Theodorus Kossay dan diikuti oleh 5 anggota.
2 Staf Ahli Data dan Informasi (DATIN) KPU RI, Nanang Indra dan Veriyanto Motdjowa serta Kasubag Mutarlih DATIN KPU RI, Erfan ikut serta dalam Rakor Daring ini.
Ketua KPU Provinsi Papua dalam sambutannya menyampaikan bahwa untuk 18 Kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada Tahun 2022/2023, agar membenahi data pemilih masing-masing.
“Sejak dini secara cicil, kita sedikit demi sedikit memperbaiki kualitas Data Pemilih kita, berkoordinasi dengan Dukcapil setempat setiap bulan dalam tahun berjalan berapa orang yang masuk dalam daftar pemilih misalnya pemilih pemula, berapa TNI/Polri yang purna tugas, jumlah yang pindah tempat tinggal dan yang meninggal dunia,” pesan Ketua KPU Provinsi.
Masing-masing KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, kemudian ditanggapi oleh KPU Provinsi Papua dan Staf Ahli DATIN KPU RI. Rata-rata permasalahan yang disampaikan oleh 18 KPU Kabupaten/Kota adalah Kurangnya anggaran dan sulitnya koordinasi dengan pihak Dukcapil terutama di wilayah dengan akses transportasi yang sulit dan pembatasan aktivitas di masa pandemi covid-19.
Sementara itu veriyanto Motdjowa dalam tanggapannya menyampaikan kepada 18 KPU Kabupaten/Kota bahwa dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, tetap harus memperhatikan dan mempertimbangkan anggaran yang tersedia serta kondisi dan kebijakan pemerintah terkait pandemi covid-19.
“Upaya yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota di Papua ini sudah luar biasa. Pemutakhiran Data berkelanjutan memang seperti ini, kita tidak bisa dapat langsung data yang 100 %, memang secara bertahap.Teman-teman tetap berpatokan pada SE 181, 304 soal covid. Data dasar tetap dari Dukcapil dulu, sementara anggaran dan kondii pandemi harus menjadi pertimbangan,” ujar Veriyanto.
Saat menutup kegiatan Rakor Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) bersama 18 Kabupaten/Kota, Ketua KPU Provinsi Papua menyampaikan bahwa koordinasi dengan pimpinan diharapkan terus dilakukan oleh 18 KPU Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih, agar pimpinan KPU Provinsi maupun KPU RI akan mencari solusi bersama. (Tekmas KPU Provinsi Papua)
