Rakor Pengelolaan JDIH KPU Provinsi Papua
Selasa (30/06/2020), KPU Provinsi Papua mengadakan Rapat Koordinasi terkait Mekanisme Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Provinsi Papua bersama 29 KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Rapat koordinasi ini dilakukan dalam rangka mengoptimalisasi produk hukum KPU pada JDIH KPU Provinsi Papua.
Rapat Koordinasi yang dilakukan secara daring ini, dibuka oleh Anggota KPU Provinsi Papua Divisi Hukum dan Pengawasan, Zandra Mambrasar. Dalam sambutannya Zandra Mambrasar menyampaikan bahwa di masa pandemi ini KPU Provinsi Papua bersyukur karena telah memiliki JDIH yang dapat dipergunakan untuk share produk hukum KPU ke publik.
“Kita ketahui bahwa ada 11 Kabupaten yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, tentu ada beberapa tahapan yang dilaksanakan, baik data pemilih, baik Teknik penyelenggara dan juga penanganan sengketa Hukum. Tentu kita akan mengeluarkan produk hukum kita, yang penting untuk disampaikan kepada publik di Papua,” terang Zandra Mambrasar.
Setelah penyampaian materi pengelolaan JDIH oleh Kabag Hukum Teknis dan Hupmas, Krispus Kambuaya, masing-masing KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permasalahan yang dihadapi dalam hal penyediaan data bagi JDIH. Selain kekurangan SDM, beberapa KPU juga mengaku terkendala jaringan internet yang kurang baik serta dokumen yang tercecer bahkan ada yang hangus terbakar karena kebakaran gedung kantor mereka.
Beberapa KPU Kabupaten juga menyampaikan keinginan untuk memiliki JDIH sendiri, namun terkendala karena dalam setahun hanya 5 provinsi yang mendapatkan jatah jaringan JDIH, sehingga masih harus menunggu.
Menutup kegiatan, Ketua KPU Provinsi Papua, Theodorus Kossay menyampaikan terima kasih kepada KPU Kabupaten/Kota untuk kesiapan mereka dalam menyiapkan dan menyampaikan dokumen bagi JDIH Provinsi.
“KPU Papua masuk dalam track record yang baik dalam hal pengelolaan JDIH. Teman-teman yang sudah memberikan dokumen dalam bentuk soft copy Kami beri apresisasi. Juga KPU RI beri apresiasi ke kita,” ujar Ketua KPU Provinsi Papua. (Tekmas KPU Provinsi Papua)
