Berita Terkini

Tolak Hoax dalam Pemilihan Serentak 2020

Pelaksanaan ujian CAT Seleksi Kompentensi Bidang (SKB), senin (21/9/2020) sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19.

Senin (21/9/2020) sebanyak 45 peserta #CPNSKPU2019 mengikuti ujian CAT Seleksi Kompentensi Bidang (SKB) di UPT BKN Provinsi Papua.

Kamis (30/07/2020) KPU Provinsi Papua mengadakan Rapat Koordinasi secara daring bersama 11 KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak 9 Desember 2020 nanti. Rapat Koordinasi ini dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Papua, Theodorus Kossay didampingi Komisioner Divisi Data dan Informasi, Diana Simbiak dan Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan, Zandra Mambarasar. Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi Papua menyampaikan harapannya bagi Komisioner Divisi Data dan Informasi agar mengonsolidasi sesama anggota dan Ketua serta Sekretariat untuk melakukan monitoring, sejauh mana PPD dan PPS mendampingi serta membantu pekerjaan PPDP. Berdasarkan Laporan Progress Coklit, KPU Kabupaten Supiori telah mencapai 70% dan KPU Kabupaten Merauke telah mencapai 83%, sementara 9 Kabupaten lainnya masih dibawah 52%. “Hari ke 15 pelaksanaan Coklit kami berharap progress pelaksanaan coklit sudah mencapai 70 sampai 80 persen” ujar Ketua KPU Provinsi Papua. Daerah yang menjadi perbatasan antar Kabupaten terutama yang sedang menyelenggarakan Pemilihan juga diharapkan menjadi perhatian khusus, agar tidak terjadi kegandaan atau tidak terdata. Selain daerah perbatasan, Theodorus Kossay juga mengingatkan KPU Kabupaten yang di wilayahnya terdapat Perusahaan tambang dan perkebunan seperti Keerom, Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Merauke, Nabire dan Waropen. Kondisi geografis dan akses transportasi juga perlu diperhatikan dan menjadi catatan penting karena akan sangat dibutuhkan dalam proses distribusi logistik nantinya.  “Kalau kita sudah mengetahui kondisi transportasi, kondisi geografis, kondisi infrastruktur, kalo sejak dini sudah mendeteksi, mengetahui, maka ini sangat baik untuk kita melakukan antisipasi ketika distribusi logistik,” pungkas Theodorus Kossay. (Tekmas KPU Provinsi Papua)

Jumat (03/07/2020), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melantik Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota KPU 4 Kabupaten di Provinsi Papua, yaitu KPU Nduga, KPU Yahukimo, KPU KPU Mimika dan KPU Paniai. Keempat anggota KPU Kabupaten yang dilantik berada pada 3 titik, yaitu di Kota Jayapura, Timika dan Nabire. Anggota KPU Nduga dan KPU Yahukimo yang dilantik berada di Kota dan Jayapura, sehingga proses pelantikannya dilakukan di Kantor KPU Provinsi Papua dan disaksikan oleh Ketua KPU Provinsi Papua beserta Anggota dan Sekretariat. Ketua KPU RI, Arief Budiman dalam sambutannya menyampaikan pesan kepada 4 PAW Anggota KPU Kabupaten yang baru dilantik, agar dalam menjalankan tugas mereka menjaga diri dan nama baik institusi KPU sebagai institusi yang dipercaya oleh negara untuk melayani masyarakat dalam melakukan pemilihan para pemimpin.  “Jangan selewengkan, jangan gunakan dengan cara yang tidak baik amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh negara kepada anda. Jaga ini baik-baik, kerjakan dengan baik sampai dengan masa berakhirnya masa jabatan anda di Tahun 2024,” pesan Ketua KPU RI. Kepada anggota KPU Yakukimo yang baru dilantik, Arief Budiman meminta agar segera bergabung dengan rekan lain di Yahukimo, karena saat ini KPU Yahukimo sedang menjalankan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati. Pada bagian akhir dari sambutannya, Ketua KPU  RI menegaskan bahwa KPU adalah sebuah tim work. “Kerjasama Tim sangat penting, pengambilan keputusannya selalu dilakukan dalam Rapat Pleno, jadi Rapat Pleno lah putusan tertinggi yang harus dilakukan ketua dan anggota KPU. Rapat Pleno bisa memutuskan sesuatu dengan baik, kalo tim worknya baik,” pungkas Ketua KPU RI. (Tekmas KPU Provinsi Papua)

Selasa (30/06/2020), KPU Provinsi Papua mengadakan Rapat Koordinasi terkait Mekanisme Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Provinsi Papua bersama 29 KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.  Rapat koordinasi ini dilakukan dalam rangka mengoptimalisasi produk hukum KPU pada JDIH KPU Provinsi Papua. Rapat Koordinasi yang dilakukan secara daring ini, dibuka oleh Anggota KPU Provinsi Papua Divisi Hukum dan Pengawasan, Zandra Mambrasar. Dalam sambutannya Zandra Mambrasar menyampaikan bahwa di masa pandemi ini KPU Provinsi Papua bersyukur karena telah memiliki JDIH yang dapat dipergunakan untuk share produk hukum KPU ke publik. “Kita ketahui bahwa ada 11 Kabupaten yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, tentu ada beberapa tahapan yang dilaksanakan, baik data pemilih, baik Teknik penyelenggara dan juga penanganan sengketa Hukum. Tentu kita akan mengeluarkan produk hukum kita, yang penting untuk disampaikan kepada publik di Papua,” terang Zandra Mambrasar. Setelah penyampaian materi pengelolaan JDIH oleh Kabag Hukum Teknis dan Hupmas, Krispus Kambuaya, masing-masing KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permasalahan yang dihadapi dalam hal penyediaan data bagi JDIH. Selain kekurangan SDM, beberapa KPU juga mengaku terkendala jaringan internet yang kurang baik serta dokumen yang tercecer  bahkan ada yang hangus terbakar karena kebakaran gedung kantor mereka. Beberapa KPU Kabupaten juga menyampaikan keinginan untuk memiliki JDIH sendiri, namun terkendala karena dalam setahun hanya 5 provinsi yang mendapatkan jatah jaringan JDIH, sehingga masih harus menunggu. Menutup kegiatan, Ketua KPU Provinsi Papua, Theodorus Kossay menyampaikan terima kasih kepada KPU Kabupaten/Kota untuk kesiapan mereka dalam menyiapkan dan menyampaikan dokumen bagi JDIH Provinsi. “KPU Papua masuk dalam track record yang baik dalam hal pengelolaan JDIH. Teman-teman yang sudah memberikan dokumen dalam bentuk soft copy Kami beri apresisasi. Juga KPU RI beri apresiasi ke kita,” ujar Ketua KPU Provinsi Papua. (Tekmas KPU Provinsi Papua)