Berita Terkini

Senin (21/9/2020) sebanyak 45 peserta #CPNSKPU2019 mengikuti ujian CAT Seleksi Kompentensi Bidang (SKB) di UPT BKN Provinsi Papua.

Kamis (30/07/2020) KPU Provinsi Papua mengadakan Rapat Koordinasi secara daring bersama 11 KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak 9 Desember 2020 nanti. Rapat Koordinasi ini dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Papua, Theodorus Kossay didampingi Komisioner Divisi Data dan Informasi, Diana Simbiak dan Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan, Zandra Mambarasar. Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi Papua menyampaikan harapannya bagi Komisioner Divisi Data dan Informasi agar mengonsolidasi sesama anggota dan Ketua serta Sekretariat untuk melakukan monitoring, sejauh mana PPD dan PPS mendampingi serta membantu pekerjaan PPDP. Berdasarkan Laporan Progress Coklit, KPU Kabupaten Supiori telah mencapai 70% dan KPU Kabupaten Merauke telah mencapai 83%, sementara 9 Kabupaten lainnya masih dibawah 52%. “Hari ke 15 pelaksanaan Coklit kami berharap progress pelaksanaan coklit sudah mencapai 70 sampai 80 persen” ujar Ketua KPU Provinsi Papua. Daerah yang menjadi perbatasan antar Kabupaten terutama yang sedang menyelenggarakan Pemilihan juga diharapkan menjadi perhatian khusus, agar tidak terjadi kegandaan atau tidak terdata. Selain daerah perbatasan, Theodorus Kossay juga mengingatkan KPU Kabupaten yang di wilayahnya terdapat Perusahaan tambang dan perkebunan seperti Keerom, Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Merauke, Nabire dan Waropen. Kondisi geografis dan akses transportasi juga perlu diperhatikan dan menjadi catatan penting karena akan sangat dibutuhkan dalam proses distribusi logistik nantinya.  “Kalau kita sudah mengetahui kondisi transportasi, kondisi geografis, kondisi infrastruktur, kalo sejak dini sudah mendeteksi, mengetahui, maka ini sangat baik untuk kita melakukan antisipasi ketika distribusi logistik,” pungkas Theodorus Kossay. (Tekmas KPU Provinsi Papua)

Jumat (03/07/2020), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melantik Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota KPU 4 Kabupaten di Provinsi Papua, yaitu KPU Nduga, KPU Yahukimo, KPU KPU Mimika dan KPU Paniai. Keempat anggota KPU Kabupaten yang dilantik berada pada 3 titik, yaitu di Kota Jayapura, Timika dan Nabire. Anggota KPU Nduga dan KPU Yahukimo yang dilantik berada di Kota dan Jayapura, sehingga proses pelantikannya dilakukan di Kantor KPU Provinsi Papua dan disaksikan oleh Ketua KPU Provinsi Papua beserta Anggota dan Sekretariat. Ketua KPU RI, Arief Budiman dalam sambutannya menyampaikan pesan kepada 4 PAW Anggota KPU Kabupaten yang baru dilantik, agar dalam menjalankan tugas mereka menjaga diri dan nama baik institusi KPU sebagai institusi yang dipercaya oleh negara untuk melayani masyarakat dalam melakukan pemilihan para pemimpin.  “Jangan selewengkan, jangan gunakan dengan cara yang tidak baik amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh negara kepada anda. Jaga ini baik-baik, kerjakan dengan baik sampai dengan masa berakhirnya masa jabatan anda di Tahun 2024,” pesan Ketua KPU RI. Kepada anggota KPU Yakukimo yang baru dilantik, Arief Budiman meminta agar segera bergabung dengan rekan lain di Yahukimo, karena saat ini KPU Yahukimo sedang menjalankan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati. Pada bagian akhir dari sambutannya, Ketua KPU  RI menegaskan bahwa KPU adalah sebuah tim work. “Kerjasama Tim sangat penting, pengambilan keputusannya selalu dilakukan dalam Rapat Pleno, jadi Rapat Pleno lah putusan tertinggi yang harus dilakukan ketua dan anggota KPU. Rapat Pleno bisa memutuskan sesuatu dengan baik, kalo tim worknya baik,” pungkas Ketua KPU RI. (Tekmas KPU Provinsi Papua)

Selasa (30/06/2020), KPU Provinsi Papua mengadakan Rapat Koordinasi terkait Mekanisme Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Provinsi Papua bersama 29 KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.  Rapat koordinasi ini dilakukan dalam rangka mengoptimalisasi produk hukum KPU pada JDIH KPU Provinsi Papua. Rapat Koordinasi yang dilakukan secara daring ini, dibuka oleh Anggota KPU Provinsi Papua Divisi Hukum dan Pengawasan, Zandra Mambrasar. Dalam sambutannya Zandra Mambrasar menyampaikan bahwa di masa pandemi ini KPU Provinsi Papua bersyukur karena telah memiliki JDIH yang dapat dipergunakan untuk share produk hukum KPU ke publik. “Kita ketahui bahwa ada 11 Kabupaten yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, tentu ada beberapa tahapan yang dilaksanakan, baik data pemilih, baik Teknik penyelenggara dan juga penanganan sengketa Hukum. Tentu kita akan mengeluarkan produk hukum kita, yang penting untuk disampaikan kepada publik di Papua,” terang Zandra Mambrasar. Setelah penyampaian materi pengelolaan JDIH oleh Kabag Hukum Teknis dan Hupmas, Krispus Kambuaya, masing-masing KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permasalahan yang dihadapi dalam hal penyediaan data bagi JDIH. Selain kekurangan SDM, beberapa KPU juga mengaku terkendala jaringan internet yang kurang baik serta dokumen yang tercecer  bahkan ada yang hangus terbakar karena kebakaran gedung kantor mereka. Beberapa KPU Kabupaten juga menyampaikan keinginan untuk memiliki JDIH sendiri, namun terkendala karena dalam setahun hanya 5 provinsi yang mendapatkan jatah jaringan JDIH, sehingga masih harus menunggu. Menutup kegiatan, Ketua KPU Provinsi Papua, Theodorus Kossay menyampaikan terima kasih kepada KPU Kabupaten/Kota untuk kesiapan mereka dalam menyiapkan dan menyampaikan dokumen bagi JDIH Provinsi. “KPU Papua masuk dalam track record yang baik dalam hal pengelolaan JDIH. Teman-teman yang sudah memberikan dokumen dalam bentuk soft copy Kami beri apresisasi. Juga KPU RI beri apresiasi ke kita,” ujar Ketua KPU Provinsi Papua. (Tekmas KPU Provinsi Papua)

KPU Provinsi Papua mengadakan Rapat Koordinasi  Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) bersama 18 Kabupaten/Kota yang tidak menyelenggarakan Pemilihan Serentak Tahun 2020, selasa (30/06/2020). Agenda Rapat Koordinasi ini adalah, evaluasi pelaksanaan daftar pemilih berkelanjutan Triwulan II dan persiapan Pleno Triwulan II tingkat provinsi. Rapat dipimpin ketua KPU Provinsi Papua, Theodorus Kossay dan diikuti oleh 5 anggota. 2 Staf Ahli Data dan Informasi (DATIN) KPU RI, Nanang Indra dan Veriyanto Motdjowa serta Kasubag Mutarlih DATIN KPU RI, Erfan ikut serta dalam Rakor Daring ini. Ketua KPU Provinsi Papua dalam sambutannya menyampaikan bahwa untuk 18 Kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada Tahun 2022/2023, agar membenahi data  pemilih masing-masing. “Sejak dini secara cicil, kita sedikit demi sedikit memperbaiki kualitas Data Pemilih kita, berkoordinasi dengan Dukcapil setempat setiap bulan dalam tahun berjalan berapa orang yang masuk dalam daftar pemilih misalnya pemilih pemula, berapa TNI/Polri yang purna tugas, jumlah yang pindah tempat tinggal dan yang meninggal dunia,” pesan Ketua KPU Provinsi. Masing-masing KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, kemudian ditanggapi oleh KPU Provinsi Papua dan Staf Ahli DATIN KPU RI. Rata-rata permasalahan yang disampaikan oleh 18 KPU Kabupaten/Kota adalah Kurangnya anggaran dan sulitnya koordinasi dengan pihak Dukcapil terutama di wilayah dengan akses transportasi yang sulit dan pembatasan aktivitas di masa pandemi covid-19. Sementara itu veriyanto Motdjowa dalam tanggapannya menyampaikan kepada 18 KPU Kabupaten/Kota bahwa dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, tetap harus memperhatikan dan mempertimbangkan anggaran yang tersedia serta kondisi dan kebijakan pemerintah terkait pandemi covid-19. “Upaya yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota di Papua ini sudah luar biasa. Pemutakhiran Data berkelanjutan memang seperti ini, kita tidak bisa dapat langsung data yang 100 %, memang secara bertahap.Teman-teman tetap berpatokan pada SE 181, 304 soal covid. Data dasar tetap dari Dukcapil dulu, sementara anggaran dan kondii pandemi harus menjadi pertimbangan,” ujar Veriyanto. Saat menutup kegiatan Rakor Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) bersama 18 Kabupaten/Kota, Ketua KPU Provinsi Papua menyampaikan bahwa koordinasi dengan pimpinan diharapkan terus dilakukan oleh 18 KPU Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih, agar pimpinan KPU Provinsi maupun KPU RI akan mencari solusi bersama. (Tekmas KPU Provinsi Papua)

Pada hari Selasa (16/06/2020), bertempat di Aula Kantor KPU Provinsi Papua, dilaksanakan Pengambilan Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat KPU Se-Papua. Pengambilan Sumpah Janji dilakukan oleh Sekretaris KPU Provinsi Papua, Ryllo A. Panay. Proses Pengambilan Sumpah Janji bagi CPNS Kabupaten/Kota se-Papua dilakukan secara daring, sementara bagi CPNS pada Sekretariat KPU Provinsi Papua dilakukan secara langsung di Aula KPU Provinsi Papua dengan menaati Protokol kesehatan yang berlaku. Dalam arahannya, Sekretaris KPU Provinsi mengharapkan kepada seluruh PNS yang baru untuk selalu Disiplin, Loyal, Profesional,  Berintegritas, Solid dan memiliki komitmen untuk berinovasi guna menjadikan KPU lebih baik lagi khususnya di wilayah Provinsi Papua.